IBX5A43DB1EB40C4

Entri yang Diunggulkan

Politeknik APP Jakarta

Politeknik APP Jakarta (dahulu Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta ) adalah pendidikan tinggi yang berada dalam pengelolaan Pusat Pen...

Jumat, 13 November 2015

FUNGSI PARTAI POLITIK DI NEGARA DEMOKRASI


Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk sebuah wadah organisasi mereka dapat menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka sebagai partai politik dapat bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara yang demokratis dengan negara otoriter. Perbedaan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi partai di masing-masing negara. Di negara demokrasi partai politik lebih menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahiranya, yaitu menjadi wahana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan beregara dan memperjuangkan kepentinganya dihadapan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa. Sebagai sebuah kelompok terorganisir, partai politik memiliki tugas dan fungsi yang harus dijalankan.

Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Di masyarakat yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Suatu pendapat atau aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang jika tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lainyang berbeda. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (interest aggregation). Setelah digabungkan, pendapat tadi diolah dan dirumuskan kedalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (interest articulation). Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukan kedalam program atau platform partai (goal formulation) untuk diperjuangkan atau disampaiakan melalui parlemen kepada pemerintah untuk dijadikan kebijakan umum.

            Di sisi lain, partai politik juga berfungsi menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian arus informasi dan dialog dua arah, ari atas kebawah dan dari bawah keatas. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan dipihak lain tuntutan dan kepentingan masyarakat  harus segera ditanggapi olrh pemerintah.

            Akan tetapi sering terdapat gejala bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi ini, sengaja atau tidak sengaja menghasilkan informasi yang berat sebelah bahkan menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat. Mis informasi seperti itu menghambat berkembangnya kehidupan politik yang sehat.

Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik
            Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik M. Rush (1992)
Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomona politik.
Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat berada. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan budaya politik yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke genarasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik suatu bangsa.

Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik adalah upaya menciptakan citra bahwa partai tersebut memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintah melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena harus memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya.

Namun, tidak dapat disangkal adakalanya partai mengutamakan kepentingan partai atas kepentingan nasional. Loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas kepada partai, yang melebihi loyalitas kepada negara.

Partai politik sebagai sarana Rekrutmen Politik
            Fungsi ini erat kaitanya dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai atau kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, partai membutuhkan kader yang berkualitas, karena hanya dengan demikian sebuah partai dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yag lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang berkualitas, partai akan sulit untuk menentukan pemimpin internalnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.
            Selain untuk tingkatan yang seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas dan memperbanyak keanggotaan. Partai berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggota. Dengan didirikanya organisasi-oganisasi masa (seperti underbow) yang melibatkan golongan petani, buruh, pemuda mahasiswa dan wanita. Rekruitment politik menjamin kontinuitas dan kelestarisan partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekruitment politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi ataupun cara-cara lain.

Partai politik sebagai Sarana pengatur konflik
            Potensi konflik selalu ada di masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keanekaragaman terjadi di negara demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengandung konflik.

            Di sini peran partai politik sangan diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. elit partai dapat menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.


1 komentar: