Ada
pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara yang
demokratis dengan negara otoriter. Perbedaan tersebut berimplikasi pada
pelaksanaan tugas dan fungsi partai di masing-masing negara. Di negara
demokrasi partai politik lebih menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat
kelahiranya, yaitu menjadi wahana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pengelolaan kehidupan beregara dan memperjuangkan kepentinganya dihadapan
penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukan
harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa. Sebagai sebuah kelompok
terorganisir, partai politik memiliki tugas dan fungsi yang harus dijalankan.
Partai politik sebagai sarana
komunikasi politik
Di
masyarakat yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang
berkembang. Suatu pendapat atau aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang
jika tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lainyang
berbeda. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (interest aggregation). Setelah digabungkan, pendapat tadi diolah dan
dirumuskan kedalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan
kepentingan (interest articulation). Setelah
itu partai politik merumuskan menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini
dimasukan kedalam program atau platform partai
(goal formulation) untuk
diperjuangkan atau disampaiakan melalui parlemen kepada pemerintah untuk
dijadikan kebijakan umum.
Di
sisi lain, partai politik juga berfungsi menyebarluaskan rencana-rencana dan
kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian arus informasi dan dialog dua
arah, ari atas kebawah dan dari bawah keatas. Partai politik memainkan peran
sebagai penghubung antara yang memerintah dan diperintah. Peran partai sebagai
jembatan sangat penting, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu
dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan dipihak lain tuntutan dan
kepentingan masyarakat harus segera
ditanggapi olrh pemerintah.
Akan tetapi sering terdapat gejala
bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi ini, sengaja atau tidak sengaja
menghasilkan informasi yang berat sebelah bahkan menimbulkan kegelisahan dan
keresahan dalam masyarakat. Mis informasi seperti itu menghambat berkembangnya
kehidupan politik yang sehat.
Partai politik sebagai sarana
sosialisasi politik
Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang
ahli sosiologi politik M. Rush (1992)
Sosialisasi
politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar
mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan
reaksi mereka terhadap fenomona politik.
Dalam
ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya
seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang
umumnya berlaku dalam masyarakat berada. Dimensi lain dari sosialisasi politik
adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan budaya politik
yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke genarasi berikutnya.
Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya
budaya politik suatu bangsa.
Sisi
lain dari fungsi sosialisasi politik adalah upaya menciptakan citra bahwa
partai tersebut memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan
dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintah melalui kemenangan dalam
pemilihan umum. Karena harus memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai
berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan
partainya.
Namun,
tidak dapat disangkal adakalanya partai mengutamakan kepentingan partai atas
kepentingan nasional. Loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas kepada partai,
yang melebihi loyalitas kepada negara.
Partai politik sebagai sarana
Rekrutmen Politik
Fungsi ini erat kaitanya dengan
masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai atau
kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, partai
membutuhkan kader yang berkualitas, karena hanya dengan demikian sebuah partai
dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yag lebih besar untuk
mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang berkualitas, partai akan
sulit untuk menentukan pemimpin internalnya sendiri dan mempunyai peluang untuk
mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.
Selain untuk tingkatan yang seperti
itu partai politik juga berkepentingan memperluas dan memperbanyak keanggotaan.
Partai berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggota. Dengan
didirikanya organisasi-oganisasi masa (seperti underbow) yang melibatkan golongan petani, buruh, pemuda mahasiswa
dan wanita. Rekruitment politik menjamin kontinuitas dan kelestarisan partai,
sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon
pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekruitment politik, yaitu melalui
kontak pribadi, persuasi ataupun cara-cara lain.
Partai politik sebagai Sarana
pengatur konflik
Potensi konflik selalu ada di
masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen. Setiap perbedaan
tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keanekaragaman terjadi di negara
demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan
mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang heterogen sifatnya, potensi
pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengandung konflik.
Di sini peran partai politik sangan
diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur
sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin.
elit partai dapat menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan
itu juga meyakinkan pendukungnya.
Sangat Bagus
BalasHapus