FUNGSI PARTAI POLITIK DI NEGARA DEMOKRASI

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk sebuah wadah organisasi mereka dapat menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka sebagai partai politik dapat bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara yang demokratis dengan negara otoriter. Perbedaan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi partai di masing-masing negara. Di negara demokrasi partai politik lebih menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahiranya, yaitu menjadi wahana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan beregara dan memperjuangkan kepentinganya dihadapan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa. Sebagai sebuah kelompok terorganisir, partai politik memiliki tugas dan fungsi yang harus dijalankan.

Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Di masyarakat yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Suatu pendapat atau aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang jika tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lainyang berbeda. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (interest aggregation). Setelah digabungkan, pendapat tadi diolah dan dirumuskan kedalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (interest articulation). Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukan kedalam program atau platform partai (goal formulation) untuk diperjuangkan atau disampaiakan melalui parlemen kepada pemerintah untuk dijadikan kebijakan umum.

            Di sisi lain, partai politik juga berfungsi menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian arus informasi dan dialog dua arah, ari atas kebawah dan dari bawah keatas. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan dipihak lain tuntutan dan kepentingan masyarakat  harus segera ditanggapi olrh pemerintah.

            Akan tetapi sering terdapat gejala bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi ini, sengaja atau tidak sengaja menghasilkan informasi yang berat sebelah bahkan menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat. Mis informasi seperti itu menghambat berkembangnya kehidupan politik yang sehat.

Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

            Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik M. Rush (1992)

Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomona politik.

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat berada. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan budaya politik yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke genarasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik suatu bangsa.

Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik adalah upaya menciptakan citra bahwa partai tersebut memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintah melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena harus memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya.

Namun, tidak dapat disangkal adakalanya partai mengutamakan kepentingan partai atas kepentingan nasional. Loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas kepada partai, yang melebihi loyalitas kepada negara.

Partai politik sebagai sarana Rekrutmen Politik

            Fungsi ini erat kaitanya dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai atau kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, partai membutuhkan kader yang berkualitas, karena hanya dengan demikian sebuah partai dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yag lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang berkualitas, partai akan sulit untuk menentukan pemimpin internalnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

            Selain untuk tingkatan yang seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas dan memperbanyak keanggotaan. Partai berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggota. Dengan didirikanya organisasi-oganisasi masa (seperti underbow) yang melibatkan golongan petani, buruh, pemuda mahasiswa dan wanita. Rekruitment politik menjamin kontinuitas dan kelestarisan partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekruitment politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi ataupun cara-cara lain.

Partai politik sebagai Sarana pengatur konflik

            Potensi konflik selalu ada di masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keanekaragaman terjadi di negara demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengandung konflik.

            Di sini peran partai politik sangan diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. elit partai dapat menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.

Menuju Masyarakat Ekonomi "ASEAN"

Masyarakat ekonomi asean merupakan relasi pasar bebas di asia tenggara yang telah dilakukan secara bertahap. Mulai KTT ASEAN di singapura pada tahun 1992.

Tujuaan dibentuknya masyararakat ekonomi ASEAN ( MEA ) untuk meningkatkan stabilitas perekenomiaan di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar Negara ASEAN.

Konsekuensi atas kesepakatan MEA tersebut berupa aliran bebas barang bagi Negara-negara ASEAN, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dampak arus bebas modal. Hal-hal tersebut tentunya dapat berakibat positif ataupun negative bagi perekonomiaan Indonesia.

Oleh karena itu dari sisi pemerintahan juga dilakukan strategi dan langkah-langkah agar Indonesia siap dan dapat memanfaatkan momentum MEA.

Dari AFTA menuju ke MEA, Indonesia termasuk salah satu Negara dalam masyarakat ekonomi ASEAN ( MEA ) yang akan bergulir mulai akhir tahun 2015 ini tepatnya pada bulan desember 2015. MEA merupakan relisasi pasar bebas diasia tenggara yang sebelumnya telah disebut dalam framework agreement on enhancing ASEAN ( ASEAN Summit ) ke-5 disingapura pada tahun 1992 tersebut para kepala Negara mengumumkan pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN ( AFTA ) dalam jangka waktu 15 tahun.

Kemudiaan dalam perkembangannya dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002.Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam konfersi tingkat tinggi ( KTT ) pada desember 1997 di kuala lumpur, Malaysia.

Kesepakatan ini bertujuaan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN, Saat itu, ASEAN meluncurkan inisiatif pembentukan integrasi kawasan ASEAN atau komunitas masyarakat ASEAN melalui ASEAN vision 2020 saat berlangsungnya ASEAN Second informal summit.

Inisiatif ini kemudiaan diwujudkan dalam bentuk roadmap jangka panjang yang bernama Hanoi plan of action yang disepakati pada 1998. Pada KTT selanjutnya Indonesia merupakan salah satu inisiator pembentukan MEA yaitu dalam deklarasi ASEAN Concord II di bali pada 7 Oktober 2003 dimana para petinggi ASEAN mendeklarasikan bahwa pembentukan MEA pada tahun 2015.

Pembentukan komunitas ASEAN ini merupakan bagiaan dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selaiin itu juga merupakan upaya evolutif ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestic yang berdampak pada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN, yaitu : saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri, consensus, dialog dan konsultasi.

ASEAN  terdiri dari tiga pilar yang termasuk didalamnya kerjasama dibidang ekonomi yaitu : Komonitas kemanan ASEAN ( ASEAN security community/asc , komunitas Ekonomi ASEAN ( ASEAN economic community/ AEC ), dan komunitas social budaya ASEAN ( ASEAN sosio-cultural community/ASCC ).

Tujuaan dibentuknya MEA untuk meningkatkan stabilitas perekonomiaan dikawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi maslah-masalah dibidang ekonomi antar Negara ASEAN. Selama hampir dua dekade, ASEAN, Selama hampir dua dekade, ASEAN terdiri hanya lima Negara – Indonesia , Malaysia , Filipina , singapura , dan Thailand yang pendirinya pada tahun 1967. Negara yang lainnya tergabung dalam waktu yang berbeda, seperti Brunei darusallam, Vietnam, laos dan Myanmar, dan kamboja.

Dampak MEA gambaran karakteristik utama MEA adalah pasar tunggal dan basis produksi; kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; kawasan dengan pembangunan pembangunan ekonomi yang adil; dan kawasan yang terintegrasi kedalam ekonomi global. Dampak terciptanya MEA adalah terciptanya MEA adalah terciptanya pasar bebas dibidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Konsekuensi atas kesepakatan MEA yakni dampak aliran bebas barang bagi Negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal.

Dari karakter dan dampak MEA tersebut diatas sebenarnya ada peluag dari momentum MEA yang bisa diraih Indonesia. Salah satunya pemasaran barang dan jasa dari Indonesia dapat memperluas jangkauaan ke Negara ASEAN lainnya. Potensi pasar yang ada di Indonesia adalah 250 juta orang. Pada MEA, potensi pasar ASEAN sejumlah 625 juta orang bisa disasar oleh Indonesia. Jadi Indonesia memiliki kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar yang lebih luas.

Namun selaiin peluang yang terlihat didepan mata, ada pula hambatan menghadapi MEA yang harus kita perhatikan. Hambatan tersebut diantaranya : Pertama, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, dimana hingga februari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64% dari total 118 juta pekerja di Indonesia kedua ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Ketiga sector industry yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi. Keempat keterbatasan pasokan energi. Kelima lemahnya indonsesia menghadapi serbuaan impor, dan sekarang produk impor tiongkok sudah membanjiri Indonesia. Jika tidak diatasi dengan tegas MEA justru akan menjadi ancaman bagi Indonesia.